Kategori Berita

Pemkot Tangerang Segera Copot Lurah Paninggilan

image

KOTA TANGERANG,(RT)-Pemerintah Kota Tangerang (Pemkot) berjanji akan mencopot status pegawai negeri sipil (PNS) Lurah Peninggilan Mas’ud. Pasalnya, oknum ini terbukti terlibat dalam kasus pungutan liar (Pungli) pengurusan sertifikat tanah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Ciledug. Bahkan, sanksi sementara menonjobkan sang lurah ini segera dilaksanakan.

 Seperti yang dilansir media Indopospos.co.id bahwa Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tangerang, Akmad Lutfi mengatakan, sanksi pemberhentian Mas’ud sebagai pegawai negara segera dilakukan. Mengingat ulah Lurah Peninggilan terlibat kasus pungli pengurusan sertifikat.

“Ini sanksi yang paling berat yang dapat dikenakan pada Mas’ud. Karena sudah melanggar aturan ASN, apalagi melakukan pungli ke masyarakat tak mampu. Maka masalah ini akan kami selidiki lagi,” katanya, Minggu (16/10/2018).

Tak sampai di sana, lanjut Lutfi, keputusan pemberhentian Lurah Peninggilan itu dapat dilakukan BKPSDM setelah adanya putusan inkrah dari Pengadilan Negeri (PN) Kota Tangerang atas kasus pungli PTSL tersebut. Sebab, dalam aturan ASN pemberhentian itu dapat dilakukan jika PNS dijatuhi hukuman lima tahun penjara. Sehingga Pemkot Tangerang tidak melakukan kesalahan prosedur dalam pemberian sanksi berat pada PNS yang melanggar kedisiplinan kerja.

“Kalau bukan Tipikor mungkin sanksinya berupa penurunan pangkat. Nah kami harus menunggu dulu vonis dari PN agar dapat diberhentikan. Kami harus ikuti prosedur yang ditetapkan,” paparnya.

Untuk sementara, sambung Lutfi, upaya yang dilakukan Pemkot Tangerang memberikan sanksi pada Mas’ud adalah menonaktifkannya sebagai Lurah Peninggilan. Pemberian surat nonjob itu akan dilakukan BKPSDM setelah adanya surat salinan dari Kejari Tangerang terkait penetapannya sebagai tersangka pungli PTSL. Jajarannya juga telah meminta surat tersebut ke korps adhiyaksa Kota Tangerang.

“Kami belum menerima surat salinan resmi karena lagi diproses Kejari. Ini juga atas instruksi Pak Wali Kota. Kalau suratnya turun, langsung di nonjobkan. Tim sudah kami kirim untuk mengurus surat ini,” ungkapnya.(ARD)

Tue, 16 Oct 2018 @17:42

Copyright © 2018 WWW.REPORTASETANGERANG.COM · All Rights Reserved