Kategori Berita

Terkait Perubahan Tatib, Ini Kata Ketua Pansus DPRD Kota Tangerang

image

KOTA TANGERANG,(RT)-Adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota, yang mengatur tentang tata cara pengisian kekosongan jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Melalui PP tersebut, pemerintah memberikan kewenangan lebih kepada DPRD dalam menjalankan fungsinya di tingkat daerah termasuk Kota Tangerang. Untuk itu, DPRD Kota Tangerang melakukan kunjungan kerja (kunker) beberapa waktu lalu, Rabu (25/7/18).

Hal tersebut dikatakan Ketua Pansus Riyanto saat ditemui di ruangannya. Menurutnya, DPRD Kota Tangerang dalam kunjungannya ingin berkonsultasi dengan Biro Hukum Provinsi Banten terkait PP No 12 Tahun 2018 tentang perubahan – perubahan di Pansus.

“Ya, salah satunya yakni terkait penambahan peran memilih kekosongan kepala daerah dengan catatan di bawah 18 bulan, namun Biro Hukum akan menanyakan terlebih dulu ke Mendagri,” jelasnya.

Semisalnya, dengan ada kekosongan kepala daerah itu karena meninggal, mengundurkan diri atau diberhentikan, maka DPRD berhak memilih Kepala dan Wakil Kepala Daerah saat terjadi kekosongan tersebut.

Lebih lanjut Riyanto mengatakan, pada dasarnya PP Nomor 12 Tahun 2018 dibuat untuk menyempurnakan peraturan yang sebelumnya dan lebih mengacu kepada kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Kota Tangerang. Serta memaksimalkan peran  DPRD dalam mengembangkan checks and balance antara DPRD dan Pemerintah daerah.

“Kami sudah ada komunikasi dan telah melakukan konsultasi dengan Biro Hukum Provinsi Banten,” ujar Riyanto Ketua Pansus dari Partai berlambang Ka’bah.

Saat bertemu dengan media Metrobanten, Riyanto,SE juga menambahkan, bahwasekarang jumlah Pansus tidak boleh lebih 15 anggota dan ini sudah menjadi ketetapan PP Nomor 12 Tahun 2018.

“Seandainya Pimpinan masuk kedalam Pansus itu boleh saja, namun tupoksinya sebagai pimpinan dan anggarannya menggunakan anggaran selaku pimpinan, jadi kita mengacu kepada PP tersebut dan harus menyesuaikan,” pungkasnya.(ARD)

Thu, 23 Aug 2018 @10:48

Copyright © 2018 WWW.REPORTASETANGERANG.COM · All Rights Reserved