Kategori Berita

Adanya Dugaan Pungli PTSL, DPRD Kota Tangerang Minta Walikota Bikin Perwal

image

KOTA TANGERANG,(RT)—Terkait carut marutnya pelaksanaan Program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di wilayah Kota Tangerang diduga adanya pungutan liar (pungli). Dengan begitu, DPRD Kota Tangerang minta kepada Walikota agar dibuatkan Peraturan Walikota (Perwal) atau Peraturan Daerah (Perda)  PTSL, Selasa (24/4/18).
 
"Perwal atau Perda itu dibuat agar warga masyarakat tidak lagi mengeluhkan besaran kisaran harga yang harus dikeluarkan olehnya. Tentunya dengan adanya Perda atau Perwal yang ada, maka pungli tersebut tidak akan ada lagi di Kota Tangerang," ujar Ketua Komisi I DPRD Kota Tangerang, Agus Setiawan saat dihubugi melalui seluler miliknya.

 

Agus menambahkan, dalam hal ini Komisi I sudah bersilaturahmi dan berkunjung ke kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Kota Tangerang untuk mempertanyakan terkait pungutan yang bervariatif, dan kenapa tidak dilakukan di 13 Kecamatan, melainkan hanya dilakukan di 8 Kecamatan.
 
"Dari hasil kunjungan itu, kita (Komisi 1.red) mendapatkan jawaban bahwa dalam pengurusan PTSL tersebut hanya di kenakan biaya Rp. 150 ribu yang sudah bersertifikat. Ada kemungkinan dengan harga yang bervariatif di mulai dari harga 350 ribu – 2 juta, dikarenakan saat pengurusan ada biaya materai dan balik nama atau ahli waris sehingga membutuhkan biaya lainnya," terangnya.
 
Lanjut Agus, menurut keterangan BPN Kota Tangerang PTSL sesuai UU hanya membayar Rp. 150 ribu. Di luar itu kemungkinan ada biaya lainnya yang harus dipenuhi oleh warga.
 
"Kami dari DPRD Kota Tangerang meminta kepada BPN untuk membuat surat secara tertulis kepada masyarakat sesuai dengan UU yaitu Rp. 150 ribu. Di luar itu semua berarti ada biaya yang harus di penuhi sesuai dengan surat kepemilikannya. Kami pun baru tahu setelah kunker ke BPN. Dengan adanya surat tertulis itu, RT, RW dan pihak Kelurahan jadi tahu sehingga mereka tidak semena – mena dalam memungut biaya kepada masyarakat,” ungkapnya.
 
Adanya wacana dugaan pungli PTSL, kami dari Komisi I belum bisa menjelaskan sebelum semuanya jelas. Karena kepemilikan tanah itu banyak jenisnya. Ada yang berbentuk sertifikat, Hak Guna Bangun (HGB), Girik dan lainnya. Untuk yang masih Girik memang agak sulit dalam pengurusannya terlebih yang ahli waris karena membutuhkan proses dan biaya.
 
Lebih lanjut Agus menerangkan, dalam kunjungan itu BPN juga meminta kepada kami agar program pemerintah pusat ini didukung oleh pemerintah daerah agar dibuatkan Perda dan Perwalnya.
 
“Tapi karena kita masih PJs kami belum tahu bisa atau tidak regulasinya. Kalau memang bisa kita akan dorong karena tahun ini ada 70 ribu sertifikat dan tahun depan ada sekitar 120 ribu sertifikat jadi harus selesai dan capai kuota,” ujarnya.
 
Menurut Agus, solusinya memang harus disosialisasikan dan diberi penjelasan kepada masyarakat. Untuk mengetahui pungli atau tidaknya harus jelas terlebih dulu akulasinya. Program ini memang diarahkan kepada yang memiliki sertifikat jadi lebih mudah,murah dan cepat prosesnya.(ARD)

Thu, 26 Apr 2018 @15:53

Copyright © 2018 WWW.REPORTASETANGERANG.COM · All Rights Reserved