Kategori Berita

Ingin Dibuatkan JPO, Warga Pinang Ngadu Ke DPRD Kota Tangerang

image

KOTA TANGERANG,(RT)—Warga kampung Warung Mangga RW 01 dan RW 02, Kelurahan Panunggangan, Kecamatan Pinang  datangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang, Jumat (9/3/2018) lalu. Kedatangannya bermaksud untuk mengadukan keinginan warga agar dibuatkan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) di wilayahnya.

Salah satu ketua RW Muhamad Sayuti dihadapan petinggi DPRD Kota Tangerang mengutarakan keinginannya agar pemerintah segera membuatkan JPO untuk kepentingan warga. Karena keberadaan JPO tersebut sangat penting bagi warga setempat terutama anak-anak sekolah.

“Kami menaruh harapan besar kepada DPRD kota Tangerang untuk membantu kami. Tidak adanya JPO di area itu membuat banyak korban terlebih anak sekolah. Kami pun sudah sering mengadukan hal ini kepada pemerintah namun belum juga ada tanggapan,” ujar Sayuti penuh harap kepada DPRD Kota Tangerang untuk bisa membantu mereka.

Sementara, Muhammad Rijal anggota DPRD Kota Tangerang dari dapil 4 mengungkapkan hal sama, bahwa di Jl. MH. Thamrin letaknya di dekat FM3 kerap memakan korban. Menurutnya, dirinya pun sudah berulang kali meminta kepada Pemerintah untuk dibuatkan JPO untuk kemaslahatan orang banyak. Namun karena jalan itu merupakan kewenangan Provinsi, kita akan menunggu hasilnya.

“Harapan saya pemerintah mau mendengar keinginan masyarakat dan segera membuatkan JPO, karena ini kan untuk warga. Selain itu kita juga akan kembali hearing dengan mengundang dinas terkait,” ujar Rijal anggota komisi III DPRD kota Tangerang.

Sementara Ketua DPRD Kota Tangerang Suparmi ST mengatakan, akan melayangkan surat ke Provinsi Banten terkait permintaan warga dalam pembuatan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) yang berada di jalan MH. Tamrin Kelurahan Penunggangan Barat, Kecamatan Pinang.

“Kita (DPRD Kota Tangerang-red) akan melayangkan surat ke provinsi Banten yang tertuju langsung ke Gubernur Banten terkait permohonan warga dalam pembuatan JPO,” ujarnya

Menurutnya, karena jalan tersebut merupakan kewenangan Provinsi makanya surat itu akan kami layangkan ke Gubernur, jadi semua itu harus ada persetujuan dari provinsi Banten.

“Betul jalan itu punya provinsi, tapikan kita kerja sama dengan provinsi. Kalau mau pakai investor tidak apa-apa yang penting jelas JPO ini bisa dibangun. Kalau mau pakai APBD ayo kita sama-sama bangun. Karena ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, jangan sampai kita menunggu dan jalan tersebut memakan korban lagi,” tegasnya.(ARD)

Mon, 26 Mar 2018 @22:25

Berita Terbaru
JASA KONSULTAN SKRIPSI

JASA KONSULTAN SKRIPSI

JASA PEMBUATAN SKRIPSI

Melayani Pembuatan Skripsi

SLINK
Copyright © 2018 WWW.REPORTASETANGERANG.COM · All Rights Reserved